Terindikasi Kuat Selewengkan Uang Komite Sekolah
Wali Kota Didesak Copot Kasek SMKN 2
Wali Kota Didesak Copot Kasek SMKN 2
Siantar-
Wali Kota Pematangsiantar, Hulman
Sitorus SE, didesak segera mencopot
Kepala SMKN 2 Siantar yang diduga kuat menyelewengkan uang
komite sekolah. Pencopotan perlu dilakukan agar siswa disekolah itu tidak
terpengaruh perilaku Kasek yang tidak jujur.
Desakan pencopotan dilontorkan Direktur LSM Agresi Pematangsiantar, Sukoso Winarto, Minggu (6/1), yang menilai pihak SMKN 2 sudah tak jujur dalam mengelola uang komite sekolah.
Ketidakjujuran terlihat dari laporan penggunaan uang komite sekolah TP 2010/2011, dimana sekolah itu memasukkan anggaran untuk pembelian 350 buah kursi plastik ruang teori sebesar Rp26 juta lebih. Padahal, sesuai pengakuan orangtua siswa, kursi itu merupakan sumbangan siswa kelas 3 yang baru lulus.
"Kalau sesuai pengakuan orangtua siswa, kursi itu merupakan sumbangan, tapi dalam laporan dibuat seolah-olah itu dibeli dengan menggunakan uang komite, berarti kepala sekolah maupun komite sekolah sudah tidak jujur,"katanya.
Perilaku komite dan kepala sekolah yang tak jujur, kata dia, tidak bisa dibiarkan, karena bisa ditiru para siswa sehingga sekolah itu menghasilkan generasi yang tak jujur dan bisa menjadi koruptor.
"Sekolah itukan tempat menempa siswa. Baik buruknya moral siswa tergantung perilaku guru dan Kasek. Kalau Kasek sudah tidak jujur, maka siswa yang dihasilkan bisa bermoral koruptor,"tandasnya.
Masih katanya, masalah ini perlu mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan setempat dengan memberi sanksi tegas kepada Kasek SMKN 2.
Sukoso juga mendesak agar Kadisdik melaporkan tindakan bawahannya itu agar Wali Kota Pematangsiantar mengetahuinya dan bisa mengevaluasi kinerja Kasek tersebut.
Menurutnya, bila saja penyimpangan uang komite sekolah itu benar terjadi maka sangat wajar jika Hulman mencopotnya bahkan masalah ini juga bisa dibawa keranah hukum. “Kita yakin Hulman Sitorus akan menindak Kasek tersebut karena Hulman selaku Wali Kota punya komitmen yang tinggi dalam memajukan dunia pendidikan di Siantar,”ujarnya optimis.
Sukoso juga menilai komite SMKN 2 sudah tidak jujur, sehingga disarankan agar dibubarkan saja dan diganti dengan pengurus yang bisa memajukan proses pendidikan di sekolah itu.
Sebelumnya, salah satu orangtua mengeluh atas penggunaan uang komite Rp658 juta di SMKN 2 yang diduga kuat diselewengkan. Dugaan penyimpangan muncul karena dalam laporan penggunaan uang komite, komite sekolah memasukkan anggaran Rp 26 juta untuk pembelian 350 kursi. Padahal, kursi plastik itu merupakan sumbangan siswa kelas 3 yang baru lulus.
"Kursi palstik yang ada di aula itukan sumbangan siswa yang baru lulus. Tetapi dalam laporan komite, biaya pembelian kursi itu disebut dibeli dengan menggunakan uang komite,"katanya dengan nada kecewa.
Uang komite juga digunakan untuk berbagai keperluan Kasek, diantaranya, Rp13 juta untuk membiayai transport rapat-rapat dinas, Rp13 juta untuk biaya tamu, dan Rp3,6 juta untuk membayar uang rekening koran Kasek.
"Perharinya Kasek berlangganan 13 jenis koran. Anehnya, semua rekeningnya dibebankan kepada siswa,"katanya.
Uang komite juga digunakan untuk membiayai rapat-rapat pengurus komite sebesar Rp5 juta, insentif pengurus Rp12 juta, biaya adminstrasi dan pembelian ATK sebesar Rp3,280 juta, dan biaya tak terduga sebesar Rp12 juta pertahun.
Sedangkan, guru-guru mendapatkan porsi yang cukup besar, karena komite mengganggarkan uang kesejahteraan guru sebesar Rp297 juta pertahun.
Selanjutnya, pihak sekolah menggunakan uang komite untuk membiayai program insendentil yang terdiri dari biaya pemeliharaan rutin komputer sebesar Rp17 juta pertahun, biaya pembabatan rumput pekarangan sekolah Rp6 juta, biaya servis mesin riso Rp900 ribu, pembelian tinta/master riso Rp2,5 juta, biaya perawatan ICT Centre Rp5 juta, dan pengadaan buku atau hadiah bagi juara kelas sebesar Rp3,06 juta pertahun.
"Untuk pengadaan septic tank ruang praktek listrik sekolah sebesar Rp4,5 juta juga diambil dari uang komite,"katanya.
Parahnya, biaya pengadaan daftar hadir elektronik (finger print) untuk guru dan pegawai Rp5 juta pihak sekolah mengambilnya dari dana komite.
"Setiap tahunnya, pihak sekolah juga mengganggarkan dana Rp221 juta untuk pembelian bahan praktek siswa. Inikan tidak masuk akal,"katanya.
Sementara hasil amatan pada laporan pertanggunggjawaban pengurus komite SMKN 2 Tahun ajaran 2010/2011, biaya transport rapat rapat dinas hanya terpakai Rp5.26 juta. Biaya terdiri dari dari transport dinas Kasek ke Medan Rp1 juta, transport Kasek ke Medan (20-08-2010) Rp750 ribu, dan biaya transport Kasek ke Jakarta Rp2,5 juta.
Selanjutnya biaya transport Diklat guru yakni J Simangunsong Rp50 ribu, E sembiring Rp150 ribu, E Hutasoit Rp60 ribu, dan M Sitanggang, E Batubara, HR Siagian, M Pakpahan, MJ Nainggolan, MJ Sirait, dan T Sianipar masing-masing Rp50 ribu. Dengan demikian total biaya transport yang terpakai hanya Rp5,76 juta. Namun dalam laporan pertanggungjawaban disebutkan telah terealisasi Rp12 juta.
Sedangkan untuk biaya tamu Kasek dinyatakan telah terealisasi Rp12 juta, padahal dalam rincian hanya digunakan Rp500 untuk transport tamu Kasek. Ditemukan juga sejumlah kejanggalan lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
Kepala SMKN 2, Rosman Sitorus, melalui seluler awalnya mengatakan hanya melakukan satu kali perjalanan dinas. Namun setelah diberitahukan anggarannya yang terealisasi Rp12 juta, lalu dia mengubah pernyataannya dan mengaku telah beberapa kali melakukan perjalanan ke luar kota.
Menurutnya, dia terpaksa mengambil biaya perjalanan dinas dari uang komite karena pihak Dinas Pendidikan Siantar tidak menanggungnya. Dia juga mengakui berlangganan 13 jenis surat kabar dan membebankan pembayaran rekening koran kepada siswanya.
Setiap tahunnya sekolahnya menggarkan Rp221 juta untuk pembelian bahan praktek, karena bahan yang diberikan pemerintah juga tidak memadai.
Terpisah, M Sirait, Bendahara Komite Sekolah mengatakan, seluruh rencana anggaran dan belanja sekolah (RABS) disusun oleh komite. Dengan demikian, selagi komite tidak merubah RABS, maka pihaknya tidak akan menolak seluruh anggaran.
Dia juga mengaku, sekolahnya membebankan seluruh operasional sekolah kepada siswa. Hal itu disebabkan anggaran yang diberikan pemerintah sangat minim.
Anehnya, meski namanya tidak tercantum sebagai penggunan anggaran transport, namun Sirait mengaku sudah menggunakan dana itu sebesar Rp10 juta.
Desakan pencopotan dilontorkan Direktur LSM Agresi Pematangsiantar, Sukoso Winarto, Minggu (6/1), yang menilai pihak SMKN 2 sudah tak jujur dalam mengelola uang komite sekolah.
Ketidakjujuran terlihat dari laporan penggunaan uang komite sekolah TP 2010/2011, dimana sekolah itu memasukkan anggaran untuk pembelian 350 buah kursi plastik ruang teori sebesar Rp26 juta lebih. Padahal, sesuai pengakuan orangtua siswa, kursi itu merupakan sumbangan siswa kelas 3 yang baru lulus.
"Kalau sesuai pengakuan orangtua siswa, kursi itu merupakan sumbangan, tapi dalam laporan dibuat seolah-olah itu dibeli dengan menggunakan uang komite, berarti kepala sekolah maupun komite sekolah sudah tidak jujur,"katanya.
Perilaku komite dan kepala sekolah yang tak jujur, kata dia, tidak bisa dibiarkan, karena bisa ditiru para siswa sehingga sekolah itu menghasilkan generasi yang tak jujur dan bisa menjadi koruptor.
"Sekolah itukan tempat menempa siswa. Baik buruknya moral siswa tergantung perilaku guru dan Kasek. Kalau Kasek sudah tidak jujur, maka siswa yang dihasilkan bisa bermoral koruptor,"tandasnya.
Masih katanya, masalah ini perlu mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan setempat dengan memberi sanksi tegas kepada Kasek SMKN 2.
Sukoso juga mendesak agar Kadisdik melaporkan tindakan bawahannya itu agar Wali Kota Pematangsiantar mengetahuinya dan bisa mengevaluasi kinerja Kasek tersebut.
Menurutnya, bila saja penyimpangan uang komite sekolah itu benar terjadi maka sangat wajar jika Hulman mencopotnya bahkan masalah ini juga bisa dibawa keranah hukum. “Kita yakin Hulman Sitorus akan menindak Kasek tersebut karena Hulman selaku Wali Kota punya komitmen yang tinggi dalam memajukan dunia pendidikan di Siantar,”ujarnya optimis.
Sukoso juga menilai komite SMKN 2 sudah tidak jujur, sehingga disarankan agar dibubarkan saja dan diganti dengan pengurus yang bisa memajukan proses pendidikan di sekolah itu.
Sebelumnya, salah satu orangtua mengeluh atas penggunaan uang komite Rp658 juta di SMKN 2 yang diduga kuat diselewengkan. Dugaan penyimpangan muncul karena dalam laporan penggunaan uang komite, komite sekolah memasukkan anggaran Rp 26 juta untuk pembelian 350 kursi. Padahal, kursi plastik itu merupakan sumbangan siswa kelas 3 yang baru lulus.
"Kursi palstik yang ada di aula itukan sumbangan siswa yang baru lulus. Tetapi dalam laporan komite, biaya pembelian kursi itu disebut dibeli dengan menggunakan uang komite,"katanya dengan nada kecewa.
Uang komite juga digunakan untuk berbagai keperluan Kasek, diantaranya, Rp13 juta untuk membiayai transport rapat-rapat dinas, Rp13 juta untuk biaya tamu, dan Rp3,6 juta untuk membayar uang rekening koran Kasek.
"Perharinya Kasek berlangganan 13 jenis koran. Anehnya, semua rekeningnya dibebankan kepada siswa,"katanya.
Uang komite juga digunakan untuk membiayai rapat-rapat pengurus komite sebesar Rp5 juta, insentif pengurus Rp12 juta, biaya adminstrasi dan pembelian ATK sebesar Rp3,280 juta, dan biaya tak terduga sebesar Rp12 juta pertahun.
Sedangkan, guru-guru mendapatkan porsi yang cukup besar, karena komite mengganggarkan uang kesejahteraan guru sebesar Rp297 juta pertahun.
Selanjutnya, pihak sekolah menggunakan uang komite untuk membiayai program insendentil yang terdiri dari biaya pemeliharaan rutin komputer sebesar Rp17 juta pertahun, biaya pembabatan rumput pekarangan sekolah Rp6 juta, biaya servis mesin riso Rp900 ribu, pembelian tinta/master riso Rp2,5 juta, biaya perawatan ICT Centre Rp5 juta, dan pengadaan buku atau hadiah bagi juara kelas sebesar Rp3,06 juta pertahun.
"Untuk pengadaan septic tank ruang praktek listrik sekolah sebesar Rp4,5 juta juga diambil dari uang komite,"katanya.
Parahnya, biaya pengadaan daftar hadir elektronik (finger print) untuk guru dan pegawai Rp5 juta pihak sekolah mengambilnya dari dana komite.
"Setiap tahunnya, pihak sekolah juga mengganggarkan dana Rp221 juta untuk pembelian bahan praktek siswa. Inikan tidak masuk akal,"katanya.
Sementara hasil amatan pada laporan pertanggunggjawaban pengurus komite SMKN 2 Tahun ajaran 2010/2011, biaya transport rapat rapat dinas hanya terpakai Rp5.26 juta. Biaya terdiri dari dari transport dinas Kasek ke Medan Rp1 juta, transport Kasek ke Medan (20-08-2010) Rp750 ribu, dan biaya transport Kasek ke Jakarta Rp2,5 juta.
Selanjutnya biaya transport Diklat guru yakni J Simangunsong Rp50 ribu, E sembiring Rp150 ribu, E Hutasoit Rp60 ribu, dan M Sitanggang, E Batubara, HR Siagian, M Pakpahan, MJ Nainggolan, MJ Sirait, dan T Sianipar masing-masing Rp50 ribu. Dengan demikian total biaya transport yang terpakai hanya Rp5,76 juta. Namun dalam laporan pertanggungjawaban disebutkan telah terealisasi Rp12 juta.
Sedangkan untuk biaya tamu Kasek dinyatakan telah terealisasi Rp12 juta, padahal dalam rincian hanya digunakan Rp500 untuk transport tamu Kasek. Ditemukan juga sejumlah kejanggalan lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
Kepala SMKN 2, Rosman Sitorus, melalui seluler awalnya mengatakan hanya melakukan satu kali perjalanan dinas. Namun setelah diberitahukan anggarannya yang terealisasi Rp12 juta, lalu dia mengubah pernyataannya dan mengaku telah beberapa kali melakukan perjalanan ke luar kota.
Menurutnya, dia terpaksa mengambil biaya perjalanan dinas dari uang komite karena pihak Dinas Pendidikan Siantar tidak menanggungnya. Dia juga mengakui berlangganan 13 jenis surat kabar dan membebankan pembayaran rekening koran kepada siswanya.
Setiap tahunnya sekolahnya menggarkan Rp221 juta untuk pembelian bahan praktek, karena bahan yang diberikan pemerintah juga tidak memadai.
Terpisah, M Sirait, Bendahara Komite Sekolah mengatakan, seluruh rencana anggaran dan belanja sekolah (RABS) disusun oleh komite. Dengan demikian, selagi komite tidak merubah RABS, maka pihaknya tidak akan menolak seluruh anggaran.
Dia juga mengaku, sekolahnya membebankan seluruh operasional sekolah kepada siswa. Hal itu disebabkan anggaran yang diberikan pemerintah sangat minim.
Anehnya, meski namanya tidak tercantum sebagai penggunan anggaran transport, namun Sirait mengaku sudah menggunakan dana itu sebesar Rp10 juta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar